analisasiber.com, – Tapanuli Selatan Kepengurusan DPC AKSI Kabupaten Batubara untuk periode 2025–2030. resmi dilantik.”Pelantikan tersebut digelar di Aula SMK Budi Darma Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Kamis (8/5/2025)
DPP AKSI turut mendorong agar organisasi ini terus berkembang di seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya keberadaan AKSI sebagai organisasi yang memberikan manfaat nyata kepada anggotanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Aminur Rasyid Harahap yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Kabupaten Tapanuli Selatan mengaku bangga dan apresiasi karena salah satu Kepala Desa (Kades) di Batu Bara menjadi pengurus utama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Kabupaten Batubara
“Kami menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas turut dilantik bersama Parluhutan Situmorang yakni Siswanto sebagai Sekretaris dan Romansyah sebagai Bendahara. DPC AKSI Kabupaten Batubara Periode 2025-2030. Ini menunjukkan potensi Pemerintahan Desa di Kabupaten Batu Bara yang diakui pada tingkat Provinsi dan bahkan nasional,” ujarnya
“Diharapkan kehadiran Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) khususnya di Kabupaten Batubara dapat memperkuat ikatan soliditas, memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ucap Aminur Rasyid.
Sementara Ketua DPP AKSI turut mendorong agar organisasi ini terus berkembang di seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya keberadaan AKSI sebagai organisasi yang memberikan manfaat nyata kepada anggotanya.
Dengan kepengurusan baru ini, DPC AKSI Batubara diharapkan mampu memperkuat peran kepala desa sebagai pilar utama dalam pembangunan di tingkat akar rumput.
Terimakasih atas amanah yang diberikan kepada kami. Insya Allah dengan kerjasama kita semua akan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kepala desa memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap kebijakan yang dijalankannya. Koordinasi dan transparansi sangat penting, terutama dalam pengelolaan dana desa. Kita harus meningkatkan kapasitas aparatur demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Parluhutan.
Saat melantik, Perwakilan DPP AKSI. menyampaikan pesan “Undang-Undang Desa bukanlah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan panjang. AKSI harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan adil,”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, puluhan kepala desa dari berbagai kecamatan di Batubara, serta tokoh masyarakat dan perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKSI. serta para undangan. (Hendri/red)
Komentar