BITUNG, ANALISASIBER.COM – Jalanan Kota Bitung bergemuruh. Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat, nelayan, pedagang, hingga mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bitung Bergerak turun ke jalan menyuarakan kemarahan rakyat atas kegagalan pemerintah dan wakil rakyat dalam menjalankan mandat konstitusi. Rabu, (03/09/2025)
Di tengah krisis ekonomi yang menghimpit, kebijakan negara yang hanya menguntungkan elit politik, dan penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas, rakyat menyatakan sudah cukup. Kekecewaan yang lama dipendam akhirnya meledak menjadi aksi besar-besaran, menuntut perubahan nyata.
“Negara ini berdiri atas kedaulatan rakyat, bukan atas kehendak segelintir elit yang sibuk memperkaya diri. Ketika DPR menaikkan pendapatan mereka di tengah rakyat menderita, itu adalah bentuk penghianatan yang nyata,” teriak Mario Prakoso salah satu orator aksi dengan lantang.
Meski membawa amarah, aksi demonstrasi berjalan kondusif dan terorganisir. Massa aksi dengan tertib menyampaikan aspirasi, sementara aparat keamanan menjaga jalannya aksi tanpa bentrokan berarti. Di penghujung aksi, sebuah momentum penting terjadi: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung resmi menerima 18 tuntutan rakyat yang diajukan Aliansi Bitung Bergerak.
Tuntutan tersebut bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan desakan keras yang mencerminkan jeritan rakyat kecil, antara lain:
- Sahkan RUU Perampasan Aset, miskinkan koruptor.
- Hentikan brutalitas aparat kepolisian terhadap demonstran.
- Turunkan PNBP perikanan.
- Buka seluas-luasnya wilayah tangkap nelayan.
- Batalkan PP 11 Tahun 2023.
- Tetapkan Harga Acuan Ikan (HAI) satu harga secara nasional.
- Hentikan diskriminasi pemerintah terhadap pedagang di Bitung.
- Lanjutkan pembentukan desa adat di Kota Bitung.
- Sahkan situs-situs adat di Bitung.
- Percepat pengangkatan kepala lingkungan dan RT.
- Batasi serta pangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Bitung.
- Cabut izin operasional PT. Futai.
- Bentuk Pansus pelanggaran netralitas ASN.
- Hapuskan sistem outsourcing di Kota Bitung.
- Jalankan Dewan Pengupahan Kota Bitung.
- Copot dan tangkap 5 anggota DPRD aktif yang terseret kasus korupsi perjalanan dinas.
- Proses kembali kasus korupsi rehab Tugu Trikora Bitung.
- Usut tuntas kasus korupsi belanja tanah dan bangunan Kantor Damkar Bitung.
Dengan diterimanya tuntutan tersebut oleh DPRD Bitung, aliansi menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak akan berhenti sampai semua janji perbaikan benar-benar diwujudkan.
“Ini baru awal. Rakyat sudah bicara, DPRD wajib menjalankan. Kalau tidak, kami akan kembali dengan gelombang yang lebih besar,” cetus mario dari podium aksi.
Aksi damai yang dikawal penuh solidaritas ini menjadi bukti bahwa suara rakyat, ketika bersatu, mampu mengguncang kursi kekuasaan. Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan pemerintah, apakah akan menepati komitmen atau kembali mengkhianati rakyat.(POLAPA)
Komentar