analisasiber.com, – Padang Lawas Utara). Aktivis dan pemerhati pembangunan desa di kabupaten Padang lawas Utara,Panda Siregar yang juga merupakan sahabat dari korwil Tapanuli media analisa siber, angkat bicara mengenai polemik penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek. Menurut beliau, banyak masyarakat mendesak agar alokasi dana desa untuk bimtek dihapuskan, dikarenakan dinilai tidak efisien, kurang transparan, dan minim dampaknya bagi masyarakat desa.
Terus terang saja”asal usul tuntutan ini jelas, karena biaya bimtek terlalu besar, sementara manfaatnya hampir tidak dirasakan oleh masyarakat.”ujar Panda Siregar kepada kepada awak media. minggu (27/04/2025) sore.
Beliau juga menjelaskan,”bahwa dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, pendidikan, kesehatan atau program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, anggaran untuk bimtek yang begitu besar, yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga honor seakan akan bersifat seremonial.Tidak ada perubahan yang nyata untuk kemajuan dan peningkatan desa, setelah peserta pulang dari pelatihan.”tambahnya
Lanjut, Panda Siregar juga mengungkapkan diduga adanya indikasi praktik korupsi dan mark-up dalam pelaksanaan bimtek. karena biaya untuk pelaksanaan bimtek kerap tidak sesuai dengan harga sebenarnya di lapangan.”nah seperti ini memperparah masalah kan”.Dana Desa yang seharusnya diserap untuk rakyat, justru bocor dengan kegiatan kegiatan seperti ini”, ungkapnya.
Yang lebih parahnya, proses pengadaan bimtek kurang transparan, tidak di musdes kan.yang akhirnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui besaran anggaran, siapa penyelenggaranya,hingga tujuan spesifik kegiatan pun masyarakat tidak tahu.
Panda Siregar juga menyoroti bahwa di dalam kegiatan bimtek biasanya hanya diikuti oleh perangkat desa, keluarga kepala desa atau kelompok tertentu, tanpa melibatkan masyarakat luas dalam perencanaan maupun evaluasinya.
Menurut Panda Siregar, banyak desa di kabupaten Padang lawas Utara, masih ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Ia menilai alokasi dana untuk bimtek saat ini tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa. Namun demikian, Panda menegaskan bahwa bimtek sebenarnya tetap memiliki nilai positif, asalkan dilaksanakan dengan baik, transparan dan relevan.Dan bukan sekedar jalan-jalan”,tegasnya.
Sebagai solusi, Panda mengusulkan agar mengurangi alokasi anggaran untuk bimtek, mengalihkan dana ke program prioritas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan masyarakat didalam perencanaan, serta memastikan materi pelatihan sesuai kebutuhan desa.
“Kalau hal itu bisa dijalankan, saya yakin ke depannya tidak akan ada lagi penolakan dari masyarakat,”tutupnya.(Bahri)
Komentar