oleh

Aktivis Pemerhati Kinerja ASN Dan KKN Tapteng, Laporkan 9 Desa Ke Kejari sibolga Dan Tipikor Polres Tapteng

banner 468x60

” Doc/Ist, analisasiber.com – Aktivis Pemerhati Kinerja ASN Dan KKN Tapteng, Laporkan 9 Desa Ke Kejari sibolga “

Tapteng (sumut), analisasiber.com Pelaporan terkait dugaan penyalah gunaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Tapteng ( Tapanuli Tengah) Tahun 2020-2024 dilaporkan oleh Aktivis Tapteng ( Kabiro Polisi News Tapteng), team Investigasi Media Polisi News dan Strategis News ke Kejaksaan Negeri Sibolga dan Tipikor Polres Tapteng, Selasa (21/01/2025).

banner 336x280

Team Investigasi Nasional yang di dampingi Kabiro Tapteng Polisi News, Wartawannya yang juga sebagai aktivis disambut oleh Staf Kejari Sibolga Indra Dongoran, di ruang tamu kejari yang akhirnya kami juga ditemui Kasi Intel Kejari Deddy Saragih,SH,MH.

Kasi intel sangat berterima kasih pada team investigasi nasional,kabiro polisi news yg juga sebagai aktivis tapteng atas adanya pelaporan terkait dugaan penyalah gunaan dana desa dengan data data yg lengkap.

” Aktivis Pemerhati Kinerja ASN Dan KKN Tapteng, Beri Laporan 9 Desa Ke Kejari sibolga “

Terkait dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa tersebut, juga dilaporkan oleh Aktivis Pemerhati Kinerja ASN dan KKN tapteng kepada Tipikor Polres Tapteng, Pelaporan dan penyerahan berkas diterima oleh anggota piket Kasium Polres Tapteng sesuai prosedur pelaporan, Jum’at (24/01/2025).

Makkinullah menuturkan kepada kami Media Analisasiber.com terkait laporannya mengatakan ada dugaan penyalah gunaan dana desa di beberapa desa di tapteng.

“Kami sebagai aktivis membantu pemerintah dalam hal ini APH (Aparat Penegak Hukum) mengacu pada UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik ) nomer 14 tahun 2008.”
“Seluruh masyarakat berhak mendapatkan informasi juga berhak memberikan laporan atas dugaan adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak yang berwajib (APH) baik LSM juga PERS,” ucapnya.

Lanjutnya, Makkinullah menyampaikan sebagai Social Control sekaligus membantu turut serta Pemerintah memberantas kemungkinan terjadi nya KKN jajaran Kepala Desa, dunia Pendidikan dan Kepala Daerah.

” Kita akan tegak lurus mengawal kasus ini sampai tuntas di tangani Tipikor Polres. “ katanya pada analisasiber.com ( frinando Sitorus dan MP.Hutauruk ). (Mph)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *