oleh

Skandal di Dinas PUPR Tapsel T.A 2023: Proyek Jalan Amburadul dan Dugaan Praktik Fee Ilegal

banner 468x60

Skandal di Dinas PUPR Tapsel T.A 2023: Proyek Jalan Amburadul dan Dugaan Praktik Fee Ilegal

TAPSEL, ANALISASIBER.COM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan (tapsel) di bawah kepemimpinan Oskar Hendera Daulay Selaku pelaksana tugas kembali menuai kritik tajam.

banner 336x280

Berbagai dugaan pelanggaran dan penyimpangan mencuat, mulai dari praktik setoran fee proyek, uang muka tanpa dasar yang jelas, hingga keterlibatan pegawai honorer dalam pelaksanaan proyek seperti layaknya kontraktor.

Salah satu contoh pelanggaran yang mencolok adalah proyek Peningkatan Jalan jurusan Sipangimbar- Batang Garut- Simpang Tolang Kecamatan Saipar Dolok Hole. di Tanggal Kontrak (15/5/2023)
honorer dalam pekerjaan berat yang seharusnya dilakukan oleh tenaga profesional.

Tanggung Jawab Oskar Hendera Daulay
Sebagai Pelaksana kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan, Oskar Hendera Daulay T.A 2023 harus bertanggung jawab atas berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kepemimpinannya.

Praktik setoran fee proyek, pelaksanaan pekerjaan tanpa mematuhi standar teknis, serta keterlibatan pegawai dalam proyek menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di tubuh Dinas PUPR.

Terpisah Kadis PUPR Tapsel, Oskar Hendera Daulay yang berulang kali coba dikonfirmasi analisasiber.com Jum’at (3/1) belum terhubung. Menurut sejumlah kalangan, Pelaksana Kadis yang satu ini memang paling sulit ditemui dan dihubingi.

Desakan Evaluasi dan Penyelidikan
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan ( tapsel) mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi.

Jika terbukti melanggar, maka sanksi tegas harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan tata kelola yang lebih baik di masa depan.

Pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kualitas infrastruktur, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang seharusnya mengutamakan pelayanan dan pembangunan yang transparan serta berintegritas.

(Hendri)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *