Tangerang — Analisasiber.com
Gelombang kritik tajam tengah mengguncang Pemerintah Kecamatan Tigaraksa. Kebijakan sepihak yang menunjuk dua media luar—Banten Eksplore dan Radar Banten—sebagai mitra publikasi kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) VI Tangerang, tanpa melibatkan Media Center Tigaraksa (MCT), kini memicu sorotan pedas dari kalangan jurnalis lokal dan publik.
Langkah tersebut dianggap mencederai semangat keterbukaan informasi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah daerah. Padahal, MCT merupakan wadah resmi jurnalis lokal yang selama ini aktif meliput kegiatan pemerintahan kecamatan, membangun komunikasi publik, dan menjaga transparansi di wilayah Tigaraksa.
Kebijakan ini pun dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap eksistensi dan kontribusi media lokal, yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan kontrol sosial.
🎙️ Media Lokal Kecewa: “Kami Dikesampingkan Tanpa Komunikasi”
Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Antari, Wakil Ketua Media Center Tigaraksa. Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan minimnya komunikasi dan penghargaan terhadap jurnalis lokal.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang diajak bekerja sama, tapi seharusnya MCT dilibatkan atau minimal diajak komunikasi. Selama ini kami aktif meliput kegiatan kecamatan, tapi tiba-tiba media luar yang diprioritaskan. Apakah kerja keras dan loyalitas kami tidak dihargai?” tegas Antari.
Sementara itu, Heri, Bendahara MCT, menambahkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme jurnalis lokal.
“Kami selalu terbuka untuk kolaborasi. Tapi keputusan sepihak seperti ini justru memperlemah kemitraan. Keterbukaan informasi jangan cuma slogan,” ujarnya tajam.
⚡ Ketua MCT: “Kami Tidak Pernah Dilibatkan, Ini Ironi”
Kritik paling keras datang dari Endang Sunandar, Ketua Media Center Tigaraksa. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun undangan kerja sama terkait kegiatan Porkab tersebut.
“Saya pribadi tidak pernah diajak bicara oleh pihak Kecamatan maupun KOK. MCT sama sekali tidak dilibatkan, padahal kami selalu siap mendukung kegiatan pemerintah,” ujarnya kecewa.
Endang menegaskan, keterlibatan media lokal bukan hanya soal pemberitaan, tetapi bagian penting dari transparansi dan kontrol sosial publik.
“Kami berharap pemerintah kecamatan tidak menutup ruang komunikasi dengan media lokal. Kemitraan yang sehat antara pemerintah dan pers adalah fondasi utama membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
🔥 Sorotan Publik: Arogansi Informasi di Tingkat Kecamatan
Gelombang reaksi juga muncul di media sosial. Warganet menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan diskriminatif, bahkan menyebutnya sebagai bentuk “arogansi informasi” di tingkat pemerintahan bawah.
Praktisi media dan pegiat keterbukaan informasi di Banten juga menyayangkan kebijakan itu, menilai bahwa setiap kerja sama publikasi seharusnya dilakukan secara terbuka, adil, dan proporsional, terutama kepada media lokal yang telah menjadi mitra strategis pemerintah.
🧭 Penutup: Saatnya Pemerintah Dengarkan Suara Lokal
Kasus ini menjadi alarm serius bagi para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan. Dalam era keterbukaan dan digitalisasi, mengabaikan media lokal berarti mengabaikan suara rakyat sendiri.
Kritik tajam ini bukan semata persoalan kerja sama publikasi, melainkan tentang penghargaan terhadap profesionalisme, loyalitas, dan eksistensi jurnalis lokal yang telah menjadi mitra pemerintah di garis depan informasi publik.
Tigaraksa kini disorot — bukan karena prestasi, melainkan karena komunikasi publik yang dianggap timpang dan tidak transparan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kecamatan Tigaraksa maupun Komite Olahraga Kecamatan (KOK) Tigaraksa terkait polemik ini.
🖋️ Sumber: Media Center Tigaraksa (MCT)
📍 Editor: Yudi S. (212)
📢 Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber Media
🌐 Analisasiber.com – Cepat dan Akurat
Komentar