Pandeglang – analisasiber.com – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, kembali menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran Dana Desa tahap dua tahun 2025 lebih dari Rp55 juta itu diduga dikerjakan asal jadi, bahkan terindikasi ada pengurangan material.
Pantauan awak media di lapangan menguak sejumlah kejanggalan mencolok. Pada sebagian besar titik, terutama di area persawahan, tidak ditemukan galian pondasi dasar. Di bantaran sungai, pasangan batu bahkan hanya menempel pada akar pohon kelapa, tanpa fondasi yang semestinya. Ironisnya, di bagian aliran air terlihat susunan batu tanpa adukan semen dan pasir, sementara pasir yang digunakan diduga bercampur lumpur.
Seorang pekerja di lokasi, yang enggan disebutkan namanya, mengaku galian pondasi hanya dilakukan di awal proyek. “Di titik awal memang digali, tapi di bagian belakang, khususnya sawah, hanya dirapikan saja, tidak digali,” ungkapnya.
Ormas dan Aktivis Kecam Keras
Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Pandeglang, Cecep Saeful Bahri, mengecam keras kualitas pekerjaan proyek tersebut. Menurutnya, lemahnya pengawasan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa menjadi faktor utama bobroknya hasil pembangunan.
“Bangunan ini jelas asal jadi dan jauh dari standar teknis. Pihak TPK desa seolah menutup mata. Padahal, masyarakat berhak atas pembangunan yang kokoh, bukan proyek yang hanya memperkaya oknum,” tegas Cecep, Jumat (25/9/2025).
Sikap serupa disampaikan Sekretaris Umum DPP Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM) Banten, N. Sujana Akabar. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kami akan segera melayangkan surat audiensi sekaligus permintaan audit ke dinas teknis. Proyek semacam ini harus diaudit, jangan sampai jadi preseden buruk,” katanya.
Kades Mengaku Lalai Awasi
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Weru, Herman, mengakui dirinya dan TPK tidak dapat mengawasi penuh pekerjaan beberapa hari terakhir dengan alasan kesibukan di kecamatan. “Beberapa hari ini saya tidak kontrol ke lokasi. Yang jadi kontrol di lapangan TPK, dan kemarin juga ikut ke kecamatan,” ujarnya lewat pesan WhatsApp.
Ia menambahkan, pihak TPK sudah melakukan perbaikan di sebagian titik. “Memang ada yang diperbaiki, sekitar satu meter yang tidak digali pondasinya,” ucapnya.
Namun, pernyataan itu justru kontradiktif dengan temuan di lapangan yang menunjukkan lebih banyak bagian bermasalah. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua TPK Desa Weru belum memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi melalui WhatsApp.
Publik Desak Transparansi dan Audit
Kasus ini semakin memperkuat keresahan publik soal transparansi penggunaan Dana Desa. Alih-alih meningkatkan kualitas hidup masyarakat, proyek yang dilaksanakan asal-asalan justru berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Masyarakat kini mendesak langkah tegas dari aparat desa, inspektorat, hingga penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Tanpa pengawasan serius, anggaran desa yang bersumber dari keringat rakyat hanya akan berakhir sia-sia.
Ditulis Oleh : Tim
Diterbitkan Oleh : PT.Global Suara Siber
Komentar