analisasiber.com, – TAPSEL, SUMUT Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditas padi sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Ketetapan tersebut berlaku sejak Januari 2025. Namun demikian, di lapangan kenyataannya masih banyak yang berbeda. Di Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Gabah Kering Panen (GKP) dihargai Rp. 5.800 – Rp. 6.000.
Pantauan Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah Sumatera Utara (LSM SIKAP-SU) di lapangan anggota IMM benar adanya harga GKP di Desa Basilam Baru, Kecamatan Angkola Muaratais, masih di bawah ketentuan HPP. “Kemarin petani menjual Rp. 5.800/kg GKP. Pemanenan yang dilakukan dengan teknologi modern dan dibeli langsung oleh pedagang perantara,” jelas IMM Jumat (18/7).
Menurut IMM, rendahnya harga gabah yang dibeli orang lokal yang menjadi perantara disebabkan belum banyak pedagang perantara yang masuk ke Desa Basilam Baru, sehingga tidak ada persaingan. Hal tersebut diperparah dengan Subdivre Bulog Padangsidimpuan yang belum menyerap gabah petani.
Di sisi lain, menurut anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM SIKAP), IMM menyebutkan rendahnya harga gabah dipicu aksi ambil untung dari pembeli yang menjadi pedagang perantara. “Pembelinya adalah orang lokal, kemungkinan atas perintah Pedagang luar. Sehingga dari harga tersebut, pembeli mengambil keuntungan lagi,” papar IMM.
Meski harga jual rendah, lanjut IMM, Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya yang mengaku petani tetap menjual hasil panen karena terdesak kebutuhan untuk pembayaran upah panen dan keperluan lainnya.
Untuk mengatasi rendahnya harga, dapat memfasilitasi kembali akses pasar bisa diberlakukan di Desa kami anggota LSM SIKAP IMM masih berupaya mencarikan pembeli lain yang memungkinkan harga bisa dinaikan, minimal sama dengan HPP. “ awak media sudah membuka komunikasi dengan Subdivre Bulog Padangsidimpuan namun belum ada kepastian tentang teknis pembelian dari Bulog,” ucapnya.
IMM mengatakan Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan efisiensi tersebut, diharapkan Subdrive Bulog Padangsidimpuan, khususnya di Desa Basilam Baru, untuk turun ke lapangan, menggali lagi informasi penyebab rendahnya harga GKP di tingkat petani.
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah Sumatera Utara (LSM SIKAP-SU) Bersama Desa Basilam Baru, Pamilu Tua, berharap hasil panen petani bisa dibeli dengan harga sesuai HPP. Ia bahkan meminta ketegasan pemerintah menjalankan ketetapan harga sesuai HPP.
“Besar harapan sebagai petani, HPP GKP bisa diberlakukan di tempat kami. Agar pembeli yang tidak serap gabah sesuai HPP mendapat peringatan dari pemerintah,” pungkas petani di desa. (Hendri)
Komentar