Pandeglang – analisasiber.com – Pemerintah Kecamatan Pagelaran melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap realisasi Program Dana Desa (DD) tahap I Tahun Anggaran 2025 di Desa Surakarta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, pada Jumat (4/7/2025).
Tim Monev yang terdiri dari unsur Muspika dan instansi terkait meninjau langsung ke lapangan guna memastikan penggunaan dana desa sesuai perencanaan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tim mengevaluasi aspek fisik pembangunan, administrasi keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi penggunaan DD.
Adapun beberapa kegiatan yang dipantau meliputi:
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
- Rehabilitasi Gedung Posyandu
- Program prioritas bidang ketahanan pangan (KETAPANG) sektor peternakan, seperti budidaya ayam petelur dan bebek pedaging, yang dikelola oleh BUMDes Surakarta Makmur bersama kelompok pengelola lokal.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
- Unsur Muspika Kecamatan Pagelaran
- Kapolsek dan Danramil Pagelaran
- Pj Kepala Desa Surakarta
- Direktur BUMDes Surakarta
- Beberapa perwakilan dinas teknis dan lembaga pendamping desa
Dalam sambutannya, Pj Kepala Desa Surakarta, Nurhasanah, mengapresiasi dukungan pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.
“Dengan adanya kegiatan monev ini, kami berharap pengelolaan dana desa ke depan akan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap Nurhasanah.
Senada dengan itu, Direktur BUMDes Surakarta Makmur, Asep Saepullah atau yang akrab disapa Asep Bono, menyatakan bahwa program ketahanan pangan yang tengah dijalankan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga.
“Kami optimis program ayam petelur dan bebek pedaging akan menjadi sirkulasi baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, kami berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan program agar memberikan kontribusi lebih besar,” ujar Asep.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa, sekaligus mendorong peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam mengawal penggunaan dana publik.
✍️ Ditulis oleh: Dedi Supandi📍 Kepala Kabiro Kabupaten Pandeglang – analisasiber.com
Komentar