ANALISASIBER.COM ,- Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG), Hadysa Prana, mengapresiasi setinggi-tingginya langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Penggeledahan ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggeledahan dilakukan oleh tim KPK pada Jumat, 25 April 2025, di kantor PUPR yang berlokasi di Jalan Daeng Manambon. Proses berlangsung sejak siang hingga malam hari sekitar pukul 19.30 WIB. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting terkait proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Mempawah.
Adapun proyek yang menjadi fokus penyelidikan antara lain pembangunan Jalan Sekabuk-Sei Sederam serta Ruas Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam. KPK tengah mendalami dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam proyek-proyek tersebut.
“Langkah ini kami nilai sangat tepat. KPK telah menunjukkan komitmennya dalam membersihkan praktik korupsi di daerah. Kami di LSM MAUNG siap mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan,” tegas Hadysa Prana.
Menariknya, di beberapa wilayah Kabupaten Mempawah, juga terpantau pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk melawan mafia tanah.
“Fenomena ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan aset serta pembangunan daerah,” tambah Hadysa.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap indikasi penyimpangan anggaran negara yang ditemui.
“Jangan takut melapor jika menemukan indikasi penyimpangan. Kita semua punya peran dalam menjaga keuangan negara,” pungkasnya.
(TIM/RED)
Sumber: DPP LSM MAUNG
Editor&Penerbit : Redaksi Banten.
Komentar