Penyalahgunaan Manfaat Fasilitas Mobil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaan Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Toba
analisasiber.com, – (Kabupaten Toba) Dugaan penyalahgunaan aset daerah di Kabupaten Toba dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagaan Kerja ( DPMPTSPTK ) Kabupaten Toba. menjadi sorotan publik setelah beredarnya informasi tentang mobil dinas yang diduga dialihkan menjadi milik pribadi. Kasus ini bukan hanya mencerminkan bobroknya birokrasi tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang mengatur penggunaan aset negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, aset daerah yang berupa kendaraan dinas adalah barang milik negara yang harus digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh dialihkan secara sembarangan. Pasal 50 UU tersebut menegaskan bahwa pejabat dilarang menyalahgunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga mengatur bahwa setiap pemanfaatan. “Aset daerah harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh merugikan negara,” terang ketua DPC AKPERSI Toba Mangiring Siboro.
“Jika benar ada pihak yang dengan sengaja mengubah status kendaraan dinas menjadi kendaraan pribadi, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Mangiring Siboro.
Dalam Pasal 3 UU tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. ungkapnya,
Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan Pemda Kabupaten Toba Jangan sampai praktik semacam ini dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang mencoreng integritas pemerintahan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, masyarakat berhak mendapatkan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, dirinya mendesak adanya penyelidikan menyeluruh dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam kasus ini.“Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di masa depan,”ujar Mangiring Siboro.
“Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan, memastikan setiap aset negara digunakan sesuai peruntukannya, dan memberikan sanksi berat bagi mereka yang terbukti menyalahgunakannya. Jangan sampai praktik seperti ini terus terjadi dan dibiarkan tanpa konsekuensi,” pungkasnya. (red//)
Tidak ada komentar